Berita Terbaru Uu md3

Ketum Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan partainya tidak akan mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD (MD3).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menepis isu revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang tengah hangat dibincangkan. Bah

Pimpinan DPR RI menegaskan tidak ada wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3). Hal itu ditegaskan Ketua DPR RI Puan Ma

Puan Maharani membantah adanya wacana untuk merevisi UU MD karena perubahan komposisi pimpinan terutama Ketua DPR.

Sekjen PDIP Hasto ingatkan berdasarkan UU MD3, kursi Ketua DPR jatah pemenang Pileg dengan suara terbanyak. PDIP merupakan juara Pileg 2024.

Partai Gerindra menegaskan sikapnya untuk tidak mewacanakan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin, berharap para Capres 2024 punya gagasan yang fundamental untuk bangsa. Termasuk, pembaharuan sistem politik.

Ada 10 poin dalam pasal 15 yang diubah dalam UU MD3.

Mengikuti jumlah partai yang lolos.

Semua fraksi setuju.

Sebaiknya, UU yang lama diterapkan dulu dan awal tahun depan revisi.

Revisi UU MD3 dilakukan di pengujung masa jabatan.