CERITA ANDA

Kritik untuk Proses Rekrutmen Jajaran Pimpinan BPK

Mental birokrat belum terpatron budaya hemat dan efisiensi.
Kritik untuk Proses Rekrutmen Jajaran Pimpinan BPK
Ilustrasi Gedung BPK (U-Report)

VIVA.co.id – Dari pajak hanya ditarget Rp1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp273,8 triliun. Belanja kita sebesar Rp2.095,7 triliun yang dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga Rp784,1 triliun, belanja non-kementerian/lembaga Rp541,4 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp770,2 triliun. Dana desa sebesar Rp47 triliun. Sehingga terjadi defisit anggaran Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB.

Namun beruntung ketika Sri Mulyani dipercaya Presiden Joko Widodo untuk masuk menduduki posisi Menteri Keuangan, semua anggaran dipangkas. Menurut Sri Mulyani, anggaran yang tidak terlalu begitu penting dikurangi bahkan dihentikan. Meski di sana-sini Menkeu telah memangkas anggaran APBN, menurut hemat penulis, APBN kita di 2016 ini benar-benar anggaran yang tidak sedikit.

Sayangnya, mental birokrat belum terpatron budaya hemat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran APBN di Kantor Kementerian, lembaga negara, dan lembaga pemerintah. Mereka cenderung terus ingin membelanjakan anggaran untuk hal-hal yang tidak strategis. Cenderung meremehkan dan tidak ada alat ukur target dana untuk menghasilkan kerja. Seperti menggelar rapat-rapat di hotel, perjalanan dinas, dsb-nya.

Tapi ternyata hampir semua kinerja aparat pemerintah dan negara tidak sebanding lurus dengan target pekerjaan. Kalaupun diukur, sulit membuat ukuran wujud nyatanya. Karena hampir selama bertahun-tahun birokrat kita hanya berkutat pada proses pekerjaan, namun bukan bekerja untuk hasil akhir atau target kerja. Misalnya, biaya APBN dikeluarkan untuk pembenahan sistem eletronik pada pelayanan perizinan atau usaha. Meski dana sudah dikeluarkan bermiliar-miliar, etos kerja dan sistem kerja tidak menunjukkan pelayanan yang lebih baik.

Mengenai penggunaan keuangan negara, benteng terakhir yang menjaganya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melihat sumber daya manusia di level pegawai atau staf, manajerial BPK sudah terus berusaha untuk meningkatkan kualitas kerja. Namun, yang menjadi pertanyaan penulis adalah justru di jajaran pimpinan BPK sendiri.

BPK belum bisa menghapus stigma negatif dari masyarakat soal "rekayasa" mengeluarkan opini dari laporan keuangan penggunaan anggaran. BPK seringkali memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap kelembagaan pemerintah daerah. Tapi konyolnya, kepala daerahnya tiba-tiba tertangkap karena kasus korupsi. Penyebab inilah yang terus mendegradasi kepercayaan publik terhadap BPK.

Menurut hemat penulis, penyebab dari semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap BPK karena lembaga ini dinilai kurang transparan. Integritas pimpinannya masih dipertanyakan, dan dari pemantauan lembaga ini cenderung jalan di tempat. Tidak ada terobosan yang bagus soal pengawasan keuangan negara. Kuncinya adalah kualitas dari pimpinan BPK.

Jika selama ini kepala-kepala daerah sudah dimasuki orang-orang visioner, sudah sepantasnya BPK juga ke depan akan dijgagawangi oleh sosok-sosok profesional dan bukan sekadar "pensiunan" politikus di DPR. Karena menurut hemat penulis, BPK ini adalah lembaga yang strategis. Jadi sejak awal sistem perekrutan pimpinannya harus terbuka, bisa dipertanggung jawabkan. Dan para politikus yang punya hak dan kewenangan menentukan siapa sosok-sosok yang layak duduk di BPK juga harus berintegritas.

Yang terjadi selama ini, metodologi rekrutmen anggota BPK oleh DPD dan DPR belum diketahui secara jelas. Tidak ada informasi lengkap yang bisa diakses mengapa calon tersebut lolos dan mengapa tidak lolos. Banyak ketidakadilan dalam praktik yang sering terjadi saat DPR menggelar tahapan uji kelayakan.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...