CERITA ANDA

Revisi Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon Harus Demokratis

Ada tahapan yang perlu dikritik agar hasil revisi zonasi adil.
Revisi Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon Harus Demokratis
Taman Nasional Ujung Kulon (Dok. Ardha Prasetya)

VIVA.co.id - Revisi Zonasi Taman Nasional adalah proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona yang mencakup kegiatan tahapan persiapan, pengumpulan data dan analisis data, penyusunan draft rancangan-rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas, dan penetapan dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Saat ini, Taman Nasional Ujung Kulon sedang melakukan proses revisi zonasi, namun dalam prosesnya ada beberapa tahapan yang perlu dikritik agar hasil dari revisi zonasi berkeadilan.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/ Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, pada BAB III tentang tata cara penataan zonasi pasal 10 bahwa tim kerja terdiri dari staff balai taman nasional, unsur pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat dan mitra kerja. Tapi pada kenyataannya, panitia Revisi Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon hanya dari pihak balai taman nasional saja.

Hal ini jelas melanggar Permenhut yang seharusnya ditaati, karena imbas dari penampikan pasal 10 ini adalah tidak menumbuhkembangkan peran serta masyarakat (BAB IV Pasal 19). Sehingga ditakutkan revisi zonasi tidak berkeadilan dan diskriminatif atau lebih parahnya otoriter. Maka perlu proses Revisi Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon ditinjau ulang, karena ditakutkan hanya akan menjadi rutinitas 3 tahunan yang diskriminatif yang kemudian merugikan banyak pihak atau menimbulkan konflik lagi di kemudian hari.

Konservasi Jadul VS Konservasi Pro Rakyat

Konservasi jadul (jaman dulu) atau kebanyakan orang mengenalnya dengan konservasi ortodoks adalah bentuk pemahaman yang memisahkan masyarakat sekitar hutan dengan hutan (hama) yang sering disebut perambah yang memiliki konotasi buruk yang padahal masyarakat sekitar kawasan hutan adalah bagian dari hutan itu sendiri.

Dr.Ir. Arif Satria SP, MSi dalam bukunya yang berjudul "Pesisir dan Laut untuk Rakyat" mengatakan bahwa kawasan konservasi dalam hal ini taman nasional selalu dianggap sumber potensial wisata bahari yang pada gilirannya nanti dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Seolah-olah kesejahteraan masyarakat pesisir akan otomatis meningkat begitu kawasan konservasi ditetapkan. Sehingga nelayan semakin terbatas aksesnya pada pemanfaatan karena daerah tangkapanya menjadi zona yang tidak diperbolehkan oleh aktifitas nelayan.

Selanjutnya, Forsyth dalam bukunya yang berjudul "Critical Political Ecology" disebutkan bahwa konservasi jadul (konservasi ortodoks) hanya mengacu pada mitos-mitos bahwa orang miskin penyebab kerusakan lingkungan, orang miskin tidak peduli terhadap lingkungan, dan orang miskin kurang memiliki pengetahuan dan sumberdaya untuk memperbaiki lingkungannya.

Kemudian Forsyth mengusulkan mitos tersebut di ubah secara umum bahwa orang kaya menggunakan sumberdaya lebih banyak dan memiliki dampak lingkungan yang lebih besar dari orang miskin. Orang miskin sangat sadar terhadap dampak negatif dari lingkungannya mengingat mereka sering tergantung pada lingkungan untuk hidup dan orang miskin dapat melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, khususnya ketika insentif dan informasi tersedia.

Namun dalam proses Revisi Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon, pemikiran, pengalaman dan pemahaman mereka tidak diakomodasi dalam sebuah forum proses revisi zonasi yang melibatkan seluruh kelompok nelayan dan petani di daerah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon. Mengingat mayoritas pekerjaan masyarakat penyangga Taman Nasional Ujung Kulon adalah nelayan dan petani.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...