Sumber :
- Rumahku.com
VIVA.co.id
- Pembangunan merupakan hal yang harus dilakukan negara untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakatnya. Terdapat berbagai cara untuk melakukan pembangunan, diantaranya dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan.
Partisipasi aktif masyarakat di dalam pembangunan pada rezim pemerintahan dikenal dengan sistem demokrasi (Zamroni, 2013:65). Dengan adanya sistem demokrasi, negara menjadi lebih terbuka untuk menampung aspirasi masyarakatnya.
Pentingnya sistem demokrasi juga untuk menyatukan kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Sehingga penyelanggaraan negara menjadi relevan antara kehendak rakyat dan pembangunan negara. Maka sistem demokrasi mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di suatu negara.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Edu House Rayakan Harlah ke-8
Partisipasi aktif masyarakat di dalam pembangunan pada rezim pemerintahan dikenal dengan sistem demokrasi (Zamroni, 2013:65). Dengan adanya sistem demokrasi, negara menjadi lebih terbuka untuk menampung aspirasi masyarakatnya.
Baca Juga :
Sensasi Keripik Rasa Paru dari Daun Singkong
Pentingnya sistem demokrasi juga untuk menyatukan kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Sehingga penyelanggaraan negara menjadi relevan antara kehendak rakyat dan pembangunan negara. Maka sistem demokrasi mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di suatu negara.
Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa nilai dasar dari demokrasi liberal adalah kebebasan individu serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan politik negara. Jika merujuk pada pembangunan versi pakar ekonomi yaitu Amartya Sen & Acemoglu-Robinson, menurutnya tujuan dari pembangunan adalah kebebasan yang substantif atau mendorong peningkatan kemampuan manusia serta terciptanya institusi yang bersifat inklusif.
Kebebasan yang dimaksud meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan konsep pembangunan tersebut, maka pembangunan hanya bisa diwujudkan di negara yang memiliki sistem politik demokrasi. Sehingga, indeks demokrasi suatu negara turut menentukan indikator pembangunan lainnya seperti Human Development Index (HDI) yang lahir atas pemikiran Amartya Sen dan telah dijadikan tolak ukur pembangunan berbagai negara di dunia oleh United Nation (Lind,1991:90). HDI meliputi tingkat pendidikan, kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat di sebuah negara.
Namun terdapat banyak sekali penentangan atas rezim demokrasi. Beberapa menyebutkan, bahwa demokrasi hanya membuat pengambilan kebijakan menjadi lebih rumit. Kebangkitan Cina seringkali dijadikan sebagai salah satu bukti untuk mendukung pendapat tersebut.
Berdasarkan Democracy Index 2014, Cina masuk ke dalam kategori sistem Birokratik Otoritarian sebab berada pada urutan 144. Namun, meski Cina tidak menerapkan sistem demokrasi tetapi terjadi peningkatan pendapatan di Cina. Hal ini perlu di cermati kembali, sebab harus diketahui bahwa Cina menggunakan sistem ekonomi dan politik yang berbeda.
Pada aspek ekonominya, Cina telah membuka pasar dengan membangun kerjasama perdagangan bebas diantaranya dengan kawasan Asia Tenggara dalam perjanjian ASEAN+1. Sedangkan dalam sistem politiknya, Cina tetap menggunakan sistem birokratik otoritarian.
Penerapan sistem yang berbeda antara ranah politik dan ekonomi sebenarnya menjadikan Cina tidak maksimal dalam melakukan pembangunan. Sebab jika dibandingkan berdasarkan indikator pembangunan dari teori ekonomi klasik ataupun modern yaitu setidaknya GDP dan HDI Cina masih berada di bawah Norway.
Berdasarkan indikator yang sama, indeks demokrasi Norway berada di urutan pertama. Meskipun Cina mengalami peningkatan GDP per kapita sejak tahun 2006 hingga 2014 melebihi 10.000 billion USD, namun hal tersebut tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur mutlak pembangunan Cina. Berdasarkan laporan World Bank Group, tahun 2014 angka GDP Norway mencapai 67.245.60 USD sedangkan GDP Cina hanya mecapai 3.865.88 USD. Selain itu, HDI Norway juga berada di urutan pertama versi United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2014, sementara Cina berada diperingkat ke 90.
Diberikannya kebebasan individu kepada setiap masyarakat serta adanya hubungan yang kooperatif antar masyarakat dan pemerintah membantu percepatan pembangunan di Norway. Pembangunan yang berhasil dilakukan sebanding dengan tingkat kebahagiaan yang dirasakan warga negaranya.
Indeks kebahagian memperlihatkan, Norway berada di urutan ke 29 dari 151 negara. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa pembangunan yang terjadi di Cina dengan sistem politik otoritariannya masih belum sesempurna pembangunn di Norway dengan sistem demokrasi dan di dukung keterbukaan pasarnya.
Perbedaan pembangunan ini sangat terlihat terutama pada bidang pendidikan. Padahal pendidikan merupkan aspek yang terpenting untuk melakukan pembangunan manusia dan menaikkan level taraf hidup manusia (Ali, 2009:48).
Norway menjadi salah satu contoh bukti negara yang berhasil melakukan pembangunan serta menjadi negara paling maju di dunia. Data indeks demokrasi Norway sangat sejalan dengan pembangunan yang terjadi. Sedangkan, Cina yang masuk dalam kategori rezim otoriter memang mengalami peningkatan GDP per kapita tetapi tidak diimbangi dengan pembangunan di tingkat individu berdasarkan HDI. Cina juga dapat meningkatkan
income
-nya karena sudah menggeser sistem ekonominya menjadi liberal.
(Tulisan ini dikirim oleh Citra Amalia Yulianti, mahasiswa Universitas Lampung)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa nilai dasar dari demokrasi liberal adalah kebebasan individu serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan politik negara. Jika merujuk pada pembangunan versi pakar ekonomi yaitu Amartya Sen & Acemoglu-Robinson, menurutnya tujuan dari pembangunan adalah kebebasan yang substantif atau mendorong peningkatan kemampuan manusia serta terciptanya institusi yang bersifat inklusif.
