CERITA ANDA

Musuh Terbesar Negeri Ini: Kemiskinan dan Kebodohan

Pemerintah berperan penting dalam memberdayakan masyarakatnya.
Musuh Terbesar Negeri Ini: Kemiskinan dan Kebodohan
Ilustrasi pengemis (REUTERS)

VIVA.co.id - Dalam tatanan politik demokrasi, pemimpin bukan saja dipilih oleh rakyat, namun juga memiliki tanggungjawab untuk mendengar dan berunding dengan rakyatnya. Melibatkan mereka (rakyat) dalam kebijakan yang hendak dibuat yang menyangkut hajat hidup dan kepentingan dari masyarakat yang dipimpinnya.

Sebagai kepala pemerintahan, baik presiden, gubernur, bupati, dan walikota, tidak bisa memimpin hanya dengan mendengarkan apa yang menurut pikiran baik dan rasional. Tapi juga seharusnya mendengar apa yang juga dipikirkan dan dirasakan oleh masyarakat miskin.

Seperti yang diungkapkan oleh pendiri republik ini, Ir Soekarno, dalam torehan tinta emasnya bahwa "Tuhan bersemayam di gubuknya orang-orang miskin". Karena prinsip demokrasi dalam pengambilan kebijakan itu terdapat hak-hak setiap warga negara untuk terlibat dan didengarkan pendapat dan sarannya di dalam setiap kebijakan yang akan diputuskannya.

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana para pendiri negeri ini telah merumuskannya sejak Bangsa Indonesia merdeka dari jajahan para kolonialisme.

UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen kurang lebih empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara.

Lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Makna yang tersurat dalam pasal tersebut bahwa negara dalam hal ini pemerintah terutama para kepala pemerintahan memiliki peranan penting dalam menjaga, melindungi, dan memberdayakan masyarakatnya (fakir miskin dan anak-anak yang terlantar) untuk berkehidupan yang lebih layak dan sejahtera, sesuai cita-cita perjuangan para pendiri bangsa tercinta kita, Republik Indonesia.

Fakir miskin yang dimaksud di sini dapat digambarkan melalui pengemis, gelandangan, pengamen. Faktanya, hingga kini masih banyak kita temui para pengemis, gelandangan, dan pengamen yang kerap kali menghiasi setiap sudut kota, seperti di tepian lampu jalan, di emperan pertokoan, di angkutan umum, dan bahkan di tempat beribadah sekalipun seperti di masjid-masjid raya/agung yang ramai dikunjungi masyarakat.

Mereka mengais rezeki dengan cara mengharapkan belas kasihan orang lain yang sekiranya iba dan ingin memberi uang kepada mereka. Alangkah ironis melihat kondisi mereka yang terus melonjak populasinya di setap tahun dan bahkan ada yang menjadikan mereka (pengemis dan pengamen jalanan) sebagai lahan bisnis pihak-pihak yang tak bertanggungjawab.

Jelas, hal ini harus menjadi tamparan pemerintah yang (katanya) serius dalam pengentasan kemiskinan dan kebodohan terhadap masyarakat. Tapi sayangnya kalimat tersebut hanyalah gincu (hiasan/pemanis) para pemimpin di negeri ini. Karena nyatanya para pemimpin kita saat ini sering dalam kebijakannya lebih mengedepankan kepentingan sekelompok masyarakat tertentu, dalam hal ini masyarakat pemodal (pengusaha).

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...