- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Menyimak argumentasi penolak reklamasi yang disampaikan di media terkesan berlebihan dan cenderung dipaksakan. Kesan yang dapat disimpulkan dari para penolak reklamasi cenderung menutup diri atas penjelasan yang pernah disampaikan oleh pihak Pemerintah DKI Jakarta tentang urgensi pelaksanaan reklamasi untuk pembangunan.
Ada yang mengatakan, dengan pelaksanaan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta akan menyebabkan banjir, pulau yang ada akan hilang, nelayan kehilangan mata pencarian, merusak biota laut, dan berbagai argumentasi lainnya yang cenderung dipaksakan.
Jika menyimak urgensi reklamasi yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI jauh sebelum Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat ini, tergambar dengan jelas bahwa reklamasi merupakan kebutuhan untuk kelanjutan pembangunan di DKI Jakarta yang sekaligus merupakan Ibukota negara.
Sebagai Ibukota negara, DKI Jakarta tentunya harus membuka diri dengan kemajuan pembangunan, termasuk melakukan revitalisasi Teluk Jakarta dengan kegiatan reklamasi. Kekhawatiran yang disampaikan oleh berbagai pihak tentang dampak negatif dari pelaksanaan reklamasi justru sudah diantisipasi oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan penataan pulau-pulau hasil reklamasi tersebut dengan baik. Salah satunya dengan membuat kanal di antara pulau satu dengan pulau yang lainnya, serta jarak pulau dari bibir pantai sejauh tiga ratus meter. Dengan begini, aliran air dari daratan tidak mengalami penyumbatan dan dapat mengalir bebas seperti biasanya ke laut.
Kehadiran pulau buatan yang di bangun garis Pantai Utara Jakarta itu tidak akan mempengaruhi bentangan laut yang memang menyatu dengan hamparan laut lepas di Samudra Pasifik. Selain itu, juga dapat dipastikan daratan baru hasil reklamasi tersebut tidak akan menimbulkan air laut naik ke permukaan, seperti yang selama ini gosipkan sekelompok masyarakat yang khawatir reklamasi tersebut hanya akan memperparah terjadinya banjir di Ibukota.
Begitu juga kekhawatiran akan sulitnya mencari ikan. Karena justru dengan adanya kanal yang dibangun di antara pulau buatan itu justru akan mempermudah para nelayan melaut lebih jauh untuk menghasilkan tangkapan ikan yang lebih banyak dan besar-besar. Sebab seperti yang kita ketahui, kondisi perairan laut di pesisir Pantai Utara Jakarta saat ini sudah semakin tercemar dan tidak teratasi dengan akibat banyaknya buangan limbah industri, pabrik, dan limbah domestik yang bermuara ke Laut Jakarta.
Hal itulah yang menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan para nelayan di Pantai Utara Jakarta. Bahkan menurut informasi di beberapa surat kabar, diberitakan bahwa kerang, udang, dan ikan-ikan kecil yang biasanya ditangkap dan dijual oleh para nelayan, kini sudah tidak layak untuk konsumsi karena banyak mengandung merkuri.
Dengan adanya reklamasi tersebut, justru akan membuat kondisi Teluk Jakarta semakin terurus dan terlindungi segala ekosistem biota laut yang berada di dalamnya. Karenanya sebagai penyelenggara pembangunan, Pemerintah DKI Jakarta tentu telah berpikir matang sebelum pembangunan itu dilakukan. Tidak mungkin mereka mengorbankan kepentingan rakyatnya, justru pembangunan itu dilakukan untuk mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat yang dipimpinnya.
Hal itu tergambar jelas dari ketatnya persyaratan yang diberikan oleh Pemrov DKI pada pelaksanaan reklamasi dengan memberikan kewajiban seperti membangun rusun, normalisasi waduk, dan menyediakan berbagai sarana fasilitas umum lainnya untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
Sederhananya, kita tidak akan pernah maju berkembang jika hari ini tidak belajar dan mencontoh dari negara-negara maju lainnya yang telah berhasil dan sukses melakukan pembangunan seperti reklamasi. Karena dari sanalah, Jakarta akan lebih maju dan sejahtera.
Sebagai masyarakat ibukota yang sadar akan masa depan Jakarta dalam menghadapi tantangan zaman, sudah sepatutnya kita mengakhiri perselisihan paham soal pelaksanaan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Karena bagaimanapun, perdebatan tentang reklamasi itu hanya akan membuat kita terjebak dalam kemunduran pembangunan. Terjebak dalam polemik tidak akan menghasilkan apa-apa, sementara negara lain terus melakukan pembangunan dan menjadikan mereka jauh lebih baik. (Tulisan ini dikirim oleh Malasari, Tangerang Selatan)
Edu House Rayakan Harlah ke-8
Acara kali ini bertajuk “Discover the Magic on You”.
