CERITA ANDA

Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja Melalui PP 78 Tahun 2015

Kebijakan ini berupaya memberi kepastian bagi pengusaha dan pekerja.
Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja Melalui PP 78 Tahun 2015
Demo buruh (Anwar Sadat)

VIVA.co.id - Pemerintah telah meluncurkan paket-paket kebijakan ekonomi dalam bentuk deregulasi peraturan maupun penyederhanaan birokrasi (debirokratisasi). Salah satu paket kebijakan ekonomi IV yang dirilis pada pertengahan Oktober lalu, paling banyak mendapat sorotan terutama dari pada pekerja, yaitu kebijakan pengupahan yang tertuang dalam PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015).

Setelah hampir 12 tahun terbengkalai, pemerintahan Presiden Joko Widodo memfinalkan RPP Pengupahan menjadi Peraturan Pemerintah. Tiga tujuan yang hendak dicapai melalui regulasi anyar ini adalah: Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Negeri kita perlu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk dapat menyerap angkatan kerja baru yang bergabung ke pasar tenaga kerja. Hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitaslah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah dan bonus demografi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Kedua, memperluas kesempatan kerja. Dengan besarnya angkatan kerja yang baru memasuki pasar tenaga kerja, maka kesempatan bekerja perlu mendapat perhatian dengan serius. Regulasi ini diharapkan memberikan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja muda di pasar tenaga kerja.

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya melalui penghidupan yang layak bagi semua pekerja. Untuk itu, kebijakan pengupahan yang tidak lain adalah suatu upaya sistematis dan sungguh-sungguh mengarahkan pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kaum pekerja. Penghasilan yang layak dapat berasal dari pendapatan upah maupun pendapatan bukan upah.

Kerangka umum PP 78 /2015 ini dimaksudkan menggantikan PP 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan keadaan. Lalu, mengapa respon dari kalangan pekerja atau buruh sepertinya lebih banyak yang tidak mendukung upaya penerapan PP 78/2015 ini?

Para pekerja merasa tidak dilibatkan dalam dialog antara pemerintah dan kalangan pekerja. Pemerintah dianggap tidak mendengar masukan dari pekerja dan PP ini hanya memberikan keuntungan bagi investor dan pengusaha, benarkan demikian? Tulisan ini memberikan perspektif yang proporsional dan positif terhadap kebijakan pengupahan yang baru.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...