VIVAnews - Semarak koalisi yang dilakukan partai politik, dianggap aneh oleh pakar politik, Ryaas Rasyid.
Menurutnya, hasil perhitungan resmi belum dikeluarkan sehingga sulit untuk melakukan perhitungan untuk menjalin koalisi.
"KPU (Komisi Pemilihan Umum)belum mengumumkan. Ini [baru] koalisi hasil quick count," ujar Ryaas usai menemui Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla di kediamannya, Selasa malam, 28 April 2009.
Untuk bisa mencalonkan calon presiden, tambah dia, diperlukan 25 persen kursi parlemen dan 20 persen suara nasional. Kalau tidak mencapai itu, baru parpol perlu melakukan koalisi.
Namun perhitungan suara di KPU saat ini belum selesai. Sedangkan pendaftaran pasangan capres dan cawapres adalah 10 Mei 2009.
Ryaas mengatakan KPU tidak dapat menetapkan pasangan capres dan cawapres sebelum perhitungan suara selesai dilakukan. KPU, kata Ryaas, dapat memundurkan batas waktu penetapan pasangan capres dan cawapres. "Karenaitu hanya tahapan kerja KPU yang disepakati DPR," kata dia
Namun bila perhitungan nasional belum selesai pada tanggal 10 Mei, dan KPU tetap menetapkannya sebagai batas waktu penetapan pasangan capres dan cawapres, Ryaas menganggap itu sebagai pelanggaran. "Tidak bisa. Itu pelanggaran UU," kata Ryaas.
Memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia: Menghargai Kreativitas dan Inovasi
Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia ditetapkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam Twenty-Sixth (12th Extraordinary) Session of the WIPO General
