VIVAnews - Kelompok intelektual non partisan berkumpul mendeklarasikan 'Kaukus Untuk Konsolidasi Demokrasi'. Kaukus itu mengajak kaum intelektual tidak ikut latah mendelegitimasi hasil pemilu.
"Delegitimasi hasil pemilu, proses konstitusional ikut terdeligitimasi," kata pengamat politik LIPI, Dewi Fortuna Anwar, di Gedung Widya Graha Lantai 1 LIPI, Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta, Senin, 27 April 2009.
Kaukus itu lahir sebagai bentuk keprihatinan atas kualitas penyelenggaraan pemilu jauh dari harapan. Banyak persoalan yang dipertanyakan oleh masyarakat dan partai politik (parpol) peserta pemilu.
Yang paling menonjol misalnya adalah masalah carut-marut daftar pemilih tetap (DPT) dan tertukarnya surat suara di beberapa tempat.
Hadir dalam acara itu, Prof. Dr. Maswadi Rauf (UI), Prof. Dr. Syamsuddin Haris (LIPI), Drs. Andrinof Chaniago, MSi (THC), Dr. J. Kristiadi. Menurut Maswadi Rauf, saat ini masyarakat sedang risau atas hasil dan proses pemilu.
Kerisauan itu, bisa menuju ke arah negatif, seperti pembatalan hasil pemilu, delegitimasi pemilu, sampai kepada penundaan pemilu. "Hal ini membahayakan bagi masa depan demokrasi kita," katanya.
Peneliti CSIS J Kristiadi mengajak untuk menerima hasil pemilu. Dia mengakui penyelanggaraan tidak memuaskan. Namun, pengakuan hasil itu untuk menyelamatkan demokrasi.
"Yang jelas, kita sudah melewati masa krisis saat pemilu sudah berjalan. Ke depan pemilu bisa diperbaiki," tuturnya.
Semua pembicara kompak. Masalah awal justru pada Komisi Pemilihan secara kelembagaan. Mereka menilai proses perekrutan komisioner salah. "Komisioner sekarang memang banyak profesor tapi bukan profesor ahli pemilu," ujar andrinof.
Dalam diskusi itu mengemuka usul agar pemerintah dan parlemen hasil pemilu ini menyiapkan desain konsep sistem politik. Perlu perbaikan mendasar pada paket undang-undang pemilu dan kepartaian.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
