VIVAnews - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan tahun 2010 seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Propinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui Layanan Pengadan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE). Untuk itu membutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi dan keahlian khusus pengadaan barang dan jasa sehingga program pelatihan dan bimbingan dilaksanakan guna mendapatkan tenaga handal untuk tugas tersebut.
“Tenaga handal di bidang pengadaan dibutuhkan guna mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Apalagi ini terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprop Jabar,” ujar Heryawan saat memberikan pengarahan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Rabu 4 November 2009 pagi di Badan Diklat Pemprop Jabar, Bandung.
Lebih lanjut Heryawan menyatakan dalam rilis yang dikirimkan ke VIVAnews, dengan kemampuan yang handal diharapkan menekan kesenjangan antara jumlah anggaran yang dikeluarkan dengan tingkat ouput yang dihasilkan. Keahlian itu, menurutnya dibutuhkan guna mempercepat proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu. “Dengan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, diharapkan memperlancar proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya.
Heryawan menjamin kepada aparatur yang bertugas untuk tidak perlu khawatir terjerat kasus hukum. Menurutnya selama proses lelang dilakukan dalam koridor hukum maka hal itu tidak akan terjadi. “Saya akan membela saudara panitia pengadaan, jika dalam pelaksanaan lelang sudah dilakukan dengan benar dan sesuai aturan,” ujar Gubernur yang didukung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional itu.
Sementara Kepala Badan Diklat Pemprop Jabar Dadang Dally menjelaskan tujuan Bimtek untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal itu diperlukan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan teratur, terukur, transaparan dan efisien. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keppres No.80/2003 menuju terwujudnya good local governance. “Saat ini masih dibutuhkan banyak aparatur yang memiliki kapasitas yang mampu melaksanakan kegiatan lelang,” ujar Dadang.
Untuk itu, ujar Dadang, pihaknya menggelar Bimtek yang diikuti 500 peserta yang berasal dari utusan seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemprop Jabar. Kegiatan Bimtek itu dilaksanakan dalam 10 angkatan, di mana masing-masing angkatan diikuti 50 peserta. Para peserta akan mendapatkan pelatihan selama 3 hari ditambah 1 hari khusus untuk mengikuti proses ujian nasional guna mendapatkan sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Setelah Lepas Hijab, Putri Ridwan Kamil Tegaskan Tak akan Kenakan Pakaian Terbuka
Meskipun masih ada yang mengkritiknya, banyak juga yang merasa lega karena putri Ridwan Kamil dan Atalia Praratya ini tidak memiliki niat untuk berpenampilan terbuka.
